Ini Kata Bupati Zaki Soal Pembentukan Kota Tangerang Tengah

TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan siap berdialog dan diskusi soal pembentukan kota Tangerang Tengah. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah (BPP-KTT) di Ruang Kerjanya, Selasa (28/12/21).

Bupati Zaki mengatakan, Pemkab Tangerang terbuka untuk dialog dan berdiskusi, sekaligus menyarankan kepada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Badan Pembentukan Kota Tangerang Tengah, membuat kajian yang menyeluruh dan komprehensif terkait pembentukan daerah otonom baru.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

“Mereka (presidium) sepakat bahwa ini akan dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Dari Pemkab Tangerang mungkin akan dilakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat, setelah itu akan ada kajian komprehensifnya, mungkin dimulai tahun 2023, ” ungkap Zaki seusai menerima audiensi presidium.

 Menurut Bupati Zaki, untuk survei pembentukan daerah otonom baru, sesuai arahan dari perwakilan DPRD, pihaknya bisa menganggarkan di tahun 2022 pada perubahan. Pada prinsipnya tidak ada keputusan apa-apa, di sini belum ada keputusan apapun. Pihaknya akan melihat proses dan tahapan dari survei dan tahapan-tahapan yang dilalui secara menyeluruh. Namun, saat ini belum ada kajian dan survei terkait pembentukan daerah otonom baru.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

“Karena masalah otonomi baru ini menyangkut masalah layanan dan kesejahteraan masyarakat jadi harus berhati-hati sekali walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang adalah Pemerintah Daerah yang menelurkan dua daerah otonom baru. Jadi bukan sesuatu yang baru juga bagi pemerintah Kabupaten Tangerang untuk dimekarkan, ” jelas Bupati Zaki.

Sementara itu, Nurdin HM Satibi, Ketua Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Baru Tangerang Tengah (BPP-KTT) mengungkapkan, bahwa apa yang disampaikan kepada Bupati Tangerang adalah tentang adanya deklarasi pembentukan daerah otonom baru yang merupakan aspirasi masyarakat. Dia menyambut baik dialog yang dilakukan bersama Bupati.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

“Beliau juga mengharapkan ada satu kerjasama dan tidak buru-buru harus dengan kajian-kajian ilmiah. Yang perlu diketengahkan adalah menjaring informasi masyarakat secara luas dan menyeluruh. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menerima kami dengan baik, ” ungkap dia. (setda/sopiyan)