Terindikasi Cacat Hukum, Panitia Pilkades Kandawati Digugat Bakal Calon Kades Gugur

TANGERANG, - Penetapan calon Kepala Desa (Kades) Kandawati, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang disoal. Sejumlah pihak menduga, penetapan itu terindikasi cacat hukum

Bakal calon Kades Rachmy Nuary Achlany kepada wartawan menilai, ada lima bakal calon kades yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan administratif. 

Baca juga: Bupati Zaki Buka Sosialisasi Satu Agen Pegadaian Satu Desa Dan Desa Sehat

Yakni; mengacu pada pasal 19 ayat 1 huruf (c) SK Bupati Tangerang No. 141/Kep.683-Huk/2022 perihal penetapan jadwal tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, disebutkan bahwa para bakal calon Kades harus melampirkan surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia (WNI) dari pejabat para perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau dibuktikan dengan pencantuman kewarganegaraan Indonesia dalam KTP-el.

Menurut Rachmy, ada lima bakal calon Kades yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sesuai pasal 19 ayat 1 huruf (c). "Hanya saya yang sudah memenuhi syarat. Tapi ternyata, kelima orang yang tidak memenuhi syarat itu tetap diloloskan dan mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD), " ujarnya, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Kepala Desa Wanakerta Klarifikasi Video Yang Viral di Tiktok Dihadapan Camat Sindang Jaya

Ditambahkan, beberapa calon saat ditanya Rachmy juga mengakui bahwa mereka tidak menyerahkan berkas persyaratan tersebut. "Seharusnya, jika syarat tidak lengkap maka gugur tidak bisa ikut TKD. Tapi, faktanya mereka tetap ikut tes, " ungkapnya.

"Saya menilai, ini merupakan bentuk pelanggaran karenanya saya minta agar hal hasil tes kemampuan dasar dianulir dan rencana pelaksanaan Pilkades Desa Kandawati dievaluasi kembali dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, " tambah Rachmy.

Baca juga: Desa Pasir Gadung Gelar Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2023

Atas hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Tangerang dengan tembusan sejumlah pihak, diantaranya DPRD, Sekda, Kejaksaan Negeri, Ombudsman RI, Dinas Disduk Capil, Polsek Kresek dan Koramil Kresek. "Kami juga sudah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), " ucap Rachmy. 

Surat yang dilayangkan itu juga sudah diketahui oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kandawati, A. Ibnu Muaz. (J.Sianturi)

Baca juga: BUMDES Beserta Aparatur Pemdes Gelar Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Lembaga Desa dan UMKM